DAMPAK POSITIF-NEGATIF PERUNDINGAN DIPLOMATIK DENGAN BELANDA

                 pasti sudah pada belajar tentang perundingan diplomatik dengan belanda kan? seenggaknya kalian pasti pernah dengar istilah ini waktu di SMP, ya kan? kali ini saya sebagai anak SMA akan mereview tentang perundingan diplomatik dengan belanda yang di lakukan oleh Indonesia.

                  sebagai negara imperialis belanda berniat ingin menjadikan Indonesia sebagai basis sumberdaya dan pasar bagi industri dan perekonomian negara bunga tulip itu!, maka setelah perang dunia ke 2 berakhir, negara-negara pemenang perang, berlomba-lomba membangun imperium di dunia.

bagaimana dan apa saja perundingan-perundingan itu ya? check it out.

PERUNDINGAN LINGGARJATI


            Perundingan Linggarjati berlangsung  pada tanggal 15 November 1946. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn. Sebagai penengah adalah Lord Killearn dari Inggris. Isi Perundingan Linggarjati yaitu:

 1. Pengakuan status de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera oleh Belanda.
 2. Pembentukan negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat (RIS).
 3. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala negara.
 4. Pembentukan RIS dan Uni Indonesia-Belanda sebelum 1 Januari 1945

             Hasil Perjanjian Linggarjati memiliki kelemahan dan keuntungan bagi Indonesia. Kelemahannya bila ditinjau dari segi wilayah kekuasaan, daerah RI menjadi sempit.
Tetapi bila ditinjau dari segi keuntungannya, kedudukan Indonesia di mata internasional semakin kuat karena banyak negara seperti Inggris, Amerika, dan negara-negara Arab mengakui kedaulatan negara RI.

            Hal ini tidak terlepas dari peran politik diplomasi Indonesia yang dilakukan oleh Sutan Syahrir, H. Agus Salim, Sujatmoko, dan Dr. Sumitro Joyohadikusumo dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

  
PERJANJIAN RENVILLE

             Perjanjian Renville ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948.
Isi perjanjian renville adalah:
1.Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia
2.Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
3.TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.
 
             Penandatanganan naskah perjanjian Renville menimbulkan akibat buruk bagi pemerintahan Republik Indonesia, antra lain sebagai berikut:

•Wilayah Republik Indonesia menjadi makin sempit dan dikururung oleh daerah-daerah kekuasaan belanda.
•Timbulnya reaksi kekerasan dikalangan para pemimpin Republik Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya cabinet Amir Syarifuddin karena dianggap menjual negara kepada Belanda.
•Perekonomian Indonesia diblokade secara ketata oleh Belanda
•Indonesia terpaksa harus menarik mundur kesatuan-kesatuan militernya dari daerah-daerah gerilya untuk kemudian hijrah ke wilayah Republik Indonesia yang berdekatan.
•Dalam usaha memecah belah Negara kesatuan Republik Indonesia, Belanda membentuk negara-negara boneka, seperti; negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Jawa Timur. Negara boneka tersebut tergabung dalam BFO (Bijeenkomstvoor Federal Overslag).

 Dampak bagi Belanda adalah  :

 ·         Berdaulat penuh atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk
 ·         Wilayah yang dikuasai Belanda pada Agresi Militer I menjadi wilayah penduduk Belanda.

 PERJANJIAN ROEM-ROYEN            
            
             Dengan tercapainya kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari tangan Belanda. Sementara itu, pihak TNI dengan penuh kecurigaan menyambut hasil persetujuan itu. Namun, Panglima Besar Jenderal Sudirman memperingatkan seluruh komando di bawahnya agar tidak memikirkan masalah-masalah perundingan.             

                 Pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan segitiga antara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Christchley. Perundingan itu menghasilkan tiga keputusan, yaitu sebagai berikut.

1.Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1949.
2.Perintah penghentian perang gerilya akan diberikan setelah pemerintahan Republik Indonesia berada di Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 1949.
3.Konferensi Meja Bundar (KMB) akan dilaksanakan di Den Haag. 
           
             Setelah tercapainya perundingan Roem Royen, pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya, disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya.

Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949. Setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan siding cabinet.

Dalam sidang tersebut Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada wakil presiden Moh Hatta. Dalam siding tersebut juga diputuskan Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi menteri pertahanan merangkap koordinator keamanan.

  
KONFERENSI INTER-NDONESIA

             Dampak dari Konferensi Inter-Indonesia adalah adanya konsensus yang dibangun melalui Konferensi Intern-Indonesia yang menjadi modal berharga bagi pemerintah RI, terutama delegasi Indonesia yan dtunjuk untuk berunding dengan Belanda pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Keberadaan BFO dan sikap tegas Gde Agung untuk menolak intervensi Belanda membuat pemerintah Indonesia memiliki legitimasi yang makin kuat untuk berunding dengan Belanda di KMB.

KONFERENSI MEJA BUNDAR (KMB)

 Dampak positif KMB bagi Indonesia :

Berhentinya perang antara belanda dan Indonesia
Diakuinya Indonesia sebagai sebuah negara oleh belanda
Penarikan mundur tentara - tentara Belanda di wilayah Indonesia

 Dampak negatif KMB bagi Indonesia :

Tertundanya penyelesaian masalah Irian Barat
Hutang Belanda pada 1942 sampai disepakatinya RIS akan ditangung RIS
Indonesia menjadi negara bagian RIS di mana menjadi bawahan dari pemerintahan Belanda